Nusantara

Penganggaran 2021 Disebut yang Terburuk dalam Sejarah Provinsi Banten

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terpaksa harus melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. Hal itu akibat dari tidak jadinya pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) senilai Rp 4,1 triliun.

Sebab, pinjaman itu menjadi sumber pendanaan dalam APBD 2021 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

Pengamat kebijakan publik Ikhsan Ahmad menilai, perencanaan anggaran bagian dari ketidakcermatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten.

Dalam catatannya, ada tiga masalah besar dalam penganggaran. Pertama, tidak masuknya pembayaran utang Dana Bagi Hasil (DBH) 2020 ke dalam APBD Provinsi Banten 2021. Kedua, pekerjaan-pekerjaan dari dana pinjaman PT SMI 2021 sebagain besar tidak dapat dilaksakan. Ketiga, beberapa pekerjaan yang selesai tahun 2020 dibiayai dana pinjaman SMI, namun karena pinjaman tidak jadi, maka tidak dapat dibayarkan.

“Karena tiga masalah tersebut maka dapat dikatakan Pemprov Banten sedang melakukan perbaikan anggaran. Namun ke-3 masalah tersebut akibat ketidakcermatan Ketua TAPD dalam hal ini Sekda Banten yang awalnya melakukan perencanaan anggaran,” katanya, Rabu (28/7/2021).

Ia menyebutkan, ketidakcermatan itu mengakibatkan perencanaan anggaran jadi blunder. Bahkan menurutnya, penganggaran tahun 2021 adalah paling terburuk dalam sejarah Provinsi Banten.

“Akibat ketidak cermatan tersebut mengakibatkan blunder dalam pelaksanaan APBD 2021. Mungkin bisa dikatakan bahwa sistem penganggaran tahun 2021 adalah paling terburuk dalam sejarah Provinsi Banten,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang terima, lanjut dia, sangat mungkin perubahan besar-besaran yang terjadi pada anggaran tahun 2021, mengakibatkan blunder pelaksaan penyelesaian pekerjaan (target kinerja) APBD 2021.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button