Nusantara

Pengadaan Lahan Samsat Malingping Diduga Libatkan Banyak Pihak

INDOPOSCO.ID – Penggiat anti korupsi Banten, Uday Suhada menyatakan mustahil kasus dalam pengadaan lahan kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Malingping, Kabupaten Lebak hanya dilakukan oleh seorang pelaku yakni SMD. Sebab SMD hanyalah seorang kepala unit.

“Sangat mustahil kalau kepala unit bermain tunggal dalam kasus tersebut. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Saya kira, terbongkarnya kasus pengadaan lahan kantor Samsat Malingping adalah momen yang tepat bagi kejaksaan membongkar mafia pengadaan lahan yang selama ini terjadi di Pemprov Banten selama ini,” ujar Uday kepada INDOPOSCO, Kamis (22/4/2021).

Modus yang dilakukan oleh tersangka SMD adalah modus kuno, dimana kronologisnya lahan milik beberapa orang dibeli oleh SMD untuk dijual kembali kepada Pemprov Banten. “Kebiasaan spekulan datang membayar tanah tersebut, kemudian diupayakan agar lahan tersebut dibebaskan oleh Pemda. Jadi tinggal dikorek lebih dalam, benarkah modal sendiri atau ada orang lain? Terlebih dalam pengadaan lahan itu biasanya dibentuk sebuah tim, ada ketua dan sebagainya. Kecuali yang bersangkutan siap bungkam, pasang badan dan mengorbankan diri,” tukas Uday.

Sementara mantan Camat Malingping, Sukanta kepada INDOPOSCO mengungkapkan, dirinya selaku PAPTs (Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara) tidak mengetahui jika tanah yang dibeli oleh SMD akan dijadikan kantor UPT Samsat,

“Transaksi jual beli lahan itu terjadi saat saya sedang menunaikan ibadah haji. Dan ketika saya pulang dari tanah suci Mekah bulan Agustus 2019, datang staf PPAT bawa AJB ke saya minta agar saya menandatangani AJB dengan luas tanah 1.700 meter milik ibu Cicih,” ungkap Sukanta.

Ia mengatakan, dalam AJB itu tertulis sebagai penjual adalah ibu Cicih dan pembeli adalah Uyi Safuri, mantan anggota DPRD Lebak dengan nilai transaksi sebesar Rp 34 juta. ”Karena saya merasa ini bagian dari pelayanan, sehingga saya menanyakan siapa penjual dan pembeli, dan berapa nilai transaksi. Saat itu staf mengatakan, harga sesuai yang tertera dalam AJB Rp 34 juta, sehingga saya menandatangani AJB tersebut,” tutur Sukanta.

Sukanta mengaku kaget, karena tidak lama setelah itu berdiri gedung Samsat di lahan tersebut. Dan dirinya selaku camat, mengaku tidak pernah diberi tahu adanya rencana pembangunan gedung Samsat di lahan tersebut. ”Karena saat itu saya sudah pindah menjadi Camat Banjarsari, sehingga saya tidak mau tahu tanah itu mau dibangun apa,” kata Sukanta.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button