Ekonomi

Pemerintah Siapkan Strategi Tangani Pertambangan Ilegal

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan beberapa strategi dalam mengatasi aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI yang meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif berkata pemerintah akan menyediakan penambangan ilegal supaya memiliki izin dan jadi penambang rakyat.

“Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat,” ujarnya dalam sebuah webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Menteri Arifin berkata bahwa upaya penanganan pelaku PETI masih dilakukan melalui pembinaan oleh lembaga terpaut. Tetapi, bila mereka senantiasa melakukan aktivitas penambangan ilegal yang mudarat dan meresahkan masyarakat akan dilakukan upaya penindakan oleh petugas penegak hukum.

Dalam Undang- Undang, izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) saat ini telah memiliki akses seluas 100 hektare dibanding dengan izin penetapan lokasi (IPL) yang tadinya hanya 25 hektare. “Kami mengharapkan IUPR ini bisa menjadi indukan bagi IPL,” ujar Arifin.

Penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan oleh Kementerian ESDM dan pemerintah daerah saja, namun juga mengaitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Dalam Negeri.

KLHK berperan dalam penyembuhan kehancuran tanah, pengaturan penyebaran, dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Sebaliknya Kementerian Dalam Negeri berperan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengawasan dan penindakan oleh Polri dan Ditjen Penegakan Hukum KLHK.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button