Nasional

Pemerintah Diminta Tegas Terhadap NGO yang Tolak Transparansi Sumber Dana

INDOPOSCO.ID – Kalangan wakil rakyat meminta pemerintah bersikap tegas terhadap Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menolak transparansi sumber dana dan penggunaannya. Selama ini beragam isu yang digunakan dalam kampanye NGO lingkungan berpotensi mengintervensi kebijakan pemerintah dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

“Bagi yang menolak (transparansi, red), pemerintah bisa melarang LSM tadi untuk beroperasi di Indonesia. Selama ini, mereka selalu menuntut transparansi dalam kampanyenya. Seharusnya (NGO, red) berikan contoh dulu,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar kepada awak media.

Masyarakat, lanjut politisi PDIP itu, berhak memperoleh informasi mengenai sumber dan penggunaan dana LSM. Apalagi jika dana tadi diperoleh dari pihak asing. Tak menutup kemungkinan, dana dari pihak asing ditujukan untuk mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Itu sebabnya, LSM harus terbuka dan transparan.

“Kampanye LSM selalu mengatasnamakan masyarakat dan lingkungan. Pertanyaannya, LSM mewakili masyarakat mana? Dan bekerja untuk siapa? Kita khawatir LSM bekerja untuk pihak donor (penyumbang dana, red). Bukannya untuk kepentingan nasional,” tandas Effendi.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo menegaskan, intervensi LSM tidak boleh dibiarkan lantaran dapat mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, komoditas seperti kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap devisa dan perekonomian. Tapi, NGO kerap kali membuat kampanye hitam terhadap kelapa sawit dengan berbagai isu mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan kampanye hitam LSM terhadap sawit dan produk kehutanan. Intervensi mereka sudah terlampau jauh dan mencampuri kepentingan Indonesia,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Kedaulatan Indonesia, kata dia, tidak boleh diintervensi organisasi seperti LSM. Dengan kedok lingkungan dan advokasi sosial, LSM berpotensi menjadi kepanjangan tangan pihak asing yang ingin mengganggu ekonomi dan kedaulatan Indonesia.

“LSM harus berani transparan dari mana sumber dananya. Keputusan KIP (Komisi Informasi Publik) terhadap Greenpeace Indonesia menjadi momentum untuk diwajibkan kepada LSM lainnya,” urai Firman.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button