Headline

Pemerintah Belum Optimal Tekan Insiden Tumpahan Minyak

INDOPOSCO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengakui masih belum optimal menekan insiden pencemaran laut dari tumpahan minyak (oil spill) di perairan nusantara. Padahal, secara regulasi, aturan yang mengatur pencegahan hingga perlindungan lingkungan yang terdampak tumpahan minyak sudah cukup lengkap.

“Tumpahan minyak masih sering terjadi di Indonesia, di beberapa tempat, dari skala besar atau kecil, baik yang sengaja ataupun akibat transportasi dalam kegiatan pelayaran,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Deputi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemenko Marves Rizal Panrelly dalam webinar “Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Provinsi NTT” seperti dilaporkan Antara, Rabu (28/7/2021).

Rizal menyebutkan ada sejumlah regulasi terkait pencemaran laut akibat tumpahan minyak, di antaranya PP Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim hingga Keputusan Menteri Perhubungan No. 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

“Kami melihat regulasinya cukup lengkap untuk mencegah dan mewadahi lingkungan, terutama lingkungan maritim. Tapi implementasinya perlu dilihat di lapangan seperti apa,” katanya.

Rizal menuturkan meski regulasinya cukup lengkap, ada sejumlah faktor yang menyebabkan aksi tumpahan minyak terus terjadi. Potensi pencemaran utamanya terjadi karena posisi strategis Indonesia yang merupakan jalur utama pelayaran dunia.

“Misal di Selat Malaka dan Laut Natuna, ada potensi pencemaran karena setiap kapal lewat itu bisa saja melakukan pencemaran, termasuk oil spill. Sampai sekarang pun kita belum bisa menekan oil spill di sana,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button