Ekonomi

Pemerintah Alokasikan Dana Rp161,2 Triliun untuk dukungan UMKM dan Koperasi

INDOPOSCO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengalokasikan anggaran senilai Rp161,2 triliun, guna dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), peningkatan daya saing melalui UMKM dan IKM menjadi prioritas. Pemerintah menaikan anggaran penanganan covid-19 menajdi Rp744,75 triliun.

“Dimana Rp161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM dan koperasi,” katanya, Jumat (3/9/2021).

anymind

Melalui anggaran itu, pihaknya akan menyelenggarakan program pendampingan, agar dalam kaualitas menjadi pasok dalam negeri dan global termasuk BUMN.

Ia menerangkan, berdasarkan data BPS, jumlah unit UMKM mencapai 4,41 juta unit. Menyerap tenaga kerja 15,64 juta orang, berkontribusi pertumbuhan industri non migas 21,22 persen.

“Sub sektor industri UMKM yang dominanan makanan dan minuman, fasion, dan kerajinan,” terangnya.

Ia menjelaskan, ada tiga prinsip dalam upaya pembangunan di sektor industri. Pertama, membangun industri mandiri yang berdaulat. Kedua, memacu industri yang berdaya saiang. Ketiga, mewujudakn industri yang mandiri dan insklusif.

Industri berdaulat mengandung arti keberlangsungan industri manufaktur tidak boleh bergantung pada sumber daya dari luar negeri.

Produk industri manufaktur dalam negeri harus menjadi tuan di dalam negeri. Harus dipakai, dibeli sebagai kebanggaan bangsa.

“Harus memeiliki daya global, mampu menguasai pasar nasional dan mengedepankan aspek keberlanjutan,” jelasnya.

Kemudian, pembangunan industri manufaktur dilakukan secara merata di wilayah Indonesia dan bermanfaat bagi lapisan masyarakat paling bawah.

Pengalaman pada krisis ekonomi 98, lanjut dia, ketangguhan dan adaptasi UMKM merupakan tulang punggung ketahanan ekonomi nasional. Sehingga, harus dilakukan peningkatan masyarakat terutama UMKM. Peran sektor industri kecil sanagat membantu industri manufaktur.

Ia menegaskan, nota kesepahaman ini harus membantu pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat bawah, khusunya memperluas kesempatan kerja yang pada ujungnya mempercepat kemiskinan.

“Melalui kolaborasi Kemitraan, diharapkan dapat memberikan manfaat pada UMKM atau IKM serta BUMN,” paparnya. (son)

Sponsored Content
Back to top button