Nasional

Pemerintah Ajukan Empat Isu Prioritas di Forum G20

INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia akan menyodorkan empat isu prioritas di forum G20 2022 nanti. Keempat isu prioritas tersebut di antaranya Sustainable Job Creation Towards Changing World of Work (Penciptaan Lapangan Kerja yang Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Dunia Kerja).

Lalu, Inclusive Labour Market and Job Quotas for people with Disabilities (Pasar Tenaga Kerja Inklusif dan Kuota Kerja bagi Penyandang Disabilitas); Human Capacity Development for Sustainable Growth of Productivity (Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Pertumbuhan Produktivitas yang Berkelanjutan); dan Adaptive Labour Protection in the Changing World of Work (Perlindungan Tenaga Kerja Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja).

“Kita semua sudah melalui banyak diskusi dalam rangka kurasi, pengayaan, dan pemantapan keempat isu tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi dalam keterangan, Kamis (2/9/2021).

Sejalan dengan empat isu tersebut, menurutnya, diperlukan pendekatan dan sasaran kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pasar kerja yang berkelanjutan dan inklusif, meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja, serta memastikan perlindungan yang adaptif bagi semua pekerja di masa pemulihan dan era otomatisasi.

“Pendekatan lainnya dengan meningkatkan aksi kolektif global untuk pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan secara global. Kondisi tersebut meningkatkan kehilangan jam kerja sebesar 8,8 persen atau setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu.

“ILO memperkirakan bahwa pengangguran global meningkat sebesar 33 juta dan tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,1 persen,” bebernya.

Tantangan besar lainnya, masih ujar Anwar, adalah perubahan pasar tenaga kerja karena revolusi industri dan transformasi teknologi. Banyak ahli melihat pandemi menyebabkan transformasi teknologi dalam proses produksi.

“Ekonomi digital memperlebar proporsi tenaga kerja informal, yang perlu perhatian terhadap pemenuhan standar dan norma kerja layak (decent work),” terangnya.

Di sisi lain, kondisi kerja penyandang disabilitas juga menjadi perhatian besar. Berdasarkan data WHO dan World Bank Report on Disability tahun 2011, lebih dari 15 persen dari total populasi global atau setara dengan 1 miliar orang hidup dengan disabilitas, dan 3 persennya adalah orang-orang yang menyandang disabilitas cukup serius.

Ia menegaskan, tingginya angka disabilitas membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Salah satunya dengan memberikan akses peningkatan keterampilan dan akses pasar tenaga kerja yang lebih luas serta perlindungan di tempat kerja.

“Ini untuk apa? Agar penyandang disabilitas memiliki daya saing dan produktivitas yang setara di pasar kerja lokal maupun global. Sehingga mereka memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam proses pembangunan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah agar Forum G20 mampu menghasilkan komitmen bersama, serta strategi-strategi efektif dan konkrit dalam perluasan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih accessible, sustainable, dan inclusive. (nas)

Sponsored Content
Back to top button