Nusantara

Ombudsman Sayangkan Dindikbud Banten Bungkam soal Pemalsuan Dokumen NPSN

INDOPOSCO.ID – Ombudsman Provinsi Banten, angkat bicara ihwal polemik adanya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) filial yang sudah mendapatkan sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Padahal, sekolah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih menumpang kepada sekolah milik kabupaten atau kota.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin mengatakan, idealnya sekolah milik pemerintah memiliki bangunan dan lahan sendiri. Hal itu guna memberikan pendidikan yang sesuai standar nasional.

Mengingat, sejauh ini masih sepertiga lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang tidak bisa ditampung oleh SMAN dan SMKN.

“Memang idealnya apalagi sekolah yang dibentuk pemerintah, harus memiliki bahan gedung sendiri sehingga proses belajar memenuhi standar nasional. Kalau gedungnya digunakna bersama akan mengurangi layanan pendidikan,” katanya saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Ia menerangkan, pengeluaran izin pendirian dan izin operasional sekolah ada pada pemerintah daerah (Pemda). Kemudian, pengajuan syarat NPSN dilakukan Pemda tanpa ada verifikasi dari kementrian.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button