Nusantara

Pendapatan Pajak Daerah di Kaltara Mencapai Rp319,4 Miliar

“Jadi kita rutin lakukan Monev, melakukan diskusi bersama, sharing, memotivasi langsung teman-teman yang ada di lapangan. Dengan begitu, harapan kita ketika turun ke lapangan dapat meningkatkan semangat kerja mereka,” kata Tomy.

Ia memastikan upaya meningkatkan pendapatan daerah tak hanya dilakukan melalui pungutan pajak daerah. Pihaknya kini telah mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) atas pungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21).

Menurut dia, DBH merupakan kontributor penting dalam struktur pendapatan daerah, mengingat peran PAD terhadap pembiayaan belanja daerah yang relatif kecil.

Meski telah berjalan baik, pada kenyataannya potensi penerimaan dari DBH PPh Pasal 21 masih sangat mungkin untuk ditingkatkan, karena realisasinya baru mencapai Rp23,39 miliar pada 2021.

“Perlu kerja sama yang baik, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga peran masyarakat terutama pelaku usaha itu sendiri,” ujarnya.

Saat ini, pelaku usaha baik UMKM dan perusahaan merupakan salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Provinsi Kaltara.

Tercatat, terdapat sekira 17.863 badan hukum atau badan usaha di wilayah Kaltara saat ini, yang aktif berusaha dengan mengeksploitasi sumber-sumber daya di daerah ini. (mg1)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button