Nusantara

Polres Pati Terjunkan 600 Personel Amankan Unjuk Rasa Nelayan

Tuntutan lainnya, yakni adanya penambahan daerah penangkapan ikan yang semula satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menjadi dua WPPNRI agar dapat melaksanakan aktivitas penangkapan sepanjang tahun. Saat ini dengan satu WPPNRI dalam 1 tahun penangkapan hanya efektif 8 bulan sehingga ABK menganggur selama 4 bulan.

Para nelayan juga menuntut diperbolehkannya kapal transhipment atau kapal pengangkut ikan dari kapal penangkap dengan pakta integritas, baik dalam satu surat izin usaha perikanan (SIUP) maupun dengan SIUP yang lain agar lebih efisiensi dalam penangkapan ikan di laut.

“Jika setiap ada pelabuhan harus laporan ke pelabuhan setempat, tentunya menguras tenaga, biaya, dan waktu. Kami berharap usaha perikanan ini juga memberikan kesejahteraan bagi nelayan,” ujarnya.

Pemerintah juga diharapkan memberlakukan harga BBM solar industri satu harga untuk seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia bagi kapal penangkap ikan mengingat sebagian besar biaya operasional nelayan berasal dari biaya BBM yang mencapai 60 persen.

Aspirasi para nelayan tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden RI oleh Pemkab Pati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Surat tuntutan nelayan tersebut juga ditandatangani Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Ketua Komisi B DPRD Pati Sutarso, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto, perwakilan nelayan Pati Hadi Sutrisno, dan Eko Budiyono selaku Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Fendiawan Tiskiantoro. (bro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button