Nusantara

Jawa Timur Jadi Rujukan Reformasi Birokrasi yang Fokus dan Berdampak Nyata

Beberapa inovasi dan kegiatan pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan intervensi sejak bayi dalam kandungan, mulai dari supaya tidak stunting, kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) bayi, program sekolah, uang saku belajar sekolah, siswa asuh sebaya (SAS), serta peraturan bupati untuk memburu anak putus sekolah.
“ini adalah cara untuk menekan bertambahnya angka kemiskinan secara terus menerus,” ujar Suyanto.

Pemkab Banyuwangi juga melakukan program Teman Usaha Rakyat dengan menggandeng perusahaan start-up dari Jakarta untuk mendampingi UMKM lokal. Kabupaten yang kini dipimpin Ipuk Fiestiandani juga memiliki program Banyuwangi Cerdas, yaitu memberi beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin bantuan untuk kuliah, serta inovasi perlindungan sosial rantang kasih, yaitu distribusi makanan bergizi gratis bagi lansia dan sebatang kara.

Paparan dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu yang menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan menjadi 4,44 persen atau 38,77 ribu jiwa. Pandemi menyebabkan pergeseran status sosial ekonomi dari miskin menjadi miskin kronis, serta menimbulkan masyarakat miskin yang baru.

Pemkot Malang berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan menyempurnakan program perlindungan sosial selaras dengan kebijakan nasional, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan juga cross cutting antar-perangkat daerah untuk menaikkan status sosial ekonomi penduduk miskin.

“Kami juga berupaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, mendayagunakan pelayanan digital untuk mendorong pemasaran produk lokal, memberdayakan pelaku usaha lokal, prioritas belanja daerah untuk umkm lokal, serta optimalisasi pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial,” ungkap Dwi Rahayu.

Unit kerja Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB merancang program RB tematik pengentasan kemiskinan di tiga provinsi. Pemerintah daerah piloting tersebut, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. (arm)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button