Nusantara

Soal Rekayasa Kepailitan PT Gusher Tarakan, Ini Penjelasan Pengacara Tim Kurator

INDOPOSCO.ID – Kuasa Hukum Tim Kurator PT Gusher Tarakan (Dalam Pailit), Nur Setia Alam Prawiranegara, S.H., M.Kn. dan Hj. Supriatiningsih S.H.,M.H. dari Kantor Hukum Nur Setia Alam Prawiranegara & Partners menyatakan ada sejumlah kekeliruan dalam pemberitaan terkait kasus rekayasa Proses Kepailitan PT. Gusher Tarakan yang melibatkan kliennya, Akhmad Fajrin SH, MH. dan Agung Kurniawan, SH,SE,MM,MH.

Menurut Alam, kliennya yang bertindak sebagai Kurator sama sekali tidak melakukan rekayasa kepailitan terhadap PT Gusher. Sebab putusan mengenai kepailitan tersebut berdasarkan dari Putusan PKPU dimana Permohonan PKPU itu diajukan oleh PT. Gusher Tarakan secara sukarela dan bukan dari Permohonan Pailit yang diajukan oleh Fakhrul Siregar dan Dimas Abimanyu, yang diputus bersalah pada persidangan Pidana Nomor 1324/Pid.B/2021/PN Sby yang telah diputus tanggal 23 September 2021 lalu.

“Ini yang harus diluruskan, karena dalam putusan itu tidak dijelaskan sehingga membuat pemberitaan di media massa menjadi bias, padahal aturan hukum jelas mana ranah kepailitan dan yang mana ranah pidana,” tutur Nur dalam rilisnya, Rabu (8/12/2021).

Dikatakan, agar para pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya mengetahui fakta atau peristiwa hukum sebenarnya bahwa PT Gusher Tarakan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan pailit tanggal 9 Mei 2017.

“Putusan itu diambil setelah proses PKPU gagal, karena tidak terjadi perdamaian antara kreditur dan debitur. Saat itu proposal perdamaian yang diajukan PT Gusher ditolak oleh para kreditur, sehingga debitur kemudian dinyatakan pailit,” ujarnya.

Terkait adanya pihak yang mengaku sebagai Pengurus Perusahaan atau katanya masih sebagai pengelola Grand Tarakan Mall, lanjut Nur, pihaknya mempertanyakan dan mempersoalkan legal standing pihak yang menyatakan hal tersebut. Karena jelas hal tersebut melawan hukum karena tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum. Karena siapapun pengurusnya jika telah dinyatakan “Pailit” maka yang punya legal standing adalah Tim Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan.

Nur berpendapat dasar hukum sahnya Tim Kurator melaksanakan tugas telah diatur dalam UU Kepailitan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button