Nusantara

Pemberhentian Sekda Banten Tuai Polemik

Menurut Ojat, gugatan terhadap PPID Provinsi Banten ini dilakukan atas penggunaan Surat Keputusan (SK) tim pertimbangan selaku atasan PPID Pemprov Banten nomor : 555/423-DKISP.PPID/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang dijadikan dasar penerbitan surat jawaban atas keberatan informasi publik yang dikeluarkan oleh PPID Pemprov Banten dengan surat nomor : 555/434-DKISP.PPID/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

“Adapun nomor perkara atas gugatan baru ini adalah : 76/G/2021/PTUN. Srg dan akan bersidang pada tanggal 6 Desember 2021. Inti dari gugatan Perkumpulan Maha Bidik Indonesia adalah, kedudukan/posisi Sekda Banten sebagai tim pertimbangan PPID Pemprov Banten “mengingat saat ini Sekda Banten dijabat seorang Plt.”

“Apakah Plt Sekda bisa mengeluarkan suatu Surat Keputusan, sementara Sekda definitif yang memiliki Surat Keputusan Presiden dan belum dicabut masih ada,” kata Ojat.

Sementara Ketua tim pemeriksa dalam kasus mundurnya Al Muktabar ini dipimpin oleh Plt Sekda Banten Muhtarom yang juga Kepala Inspektorat Banten, bersama Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Komarudin, Asda 3 yang juga Plt Kepala Biro Hukum, Denny Hermawan, dan diikuti secara virtual oleh Asda 1 Septo Kalnadi yang menjadi rival Al Muktabar saat seleksi terbuka (Selter) JPT Madya tahun 2019 lalu, dan M Yusuf Asisten ekonomi dan pembangunan (Asda 2) Provinsi Banten.

Dalam pemeriksaan dan sidang disiplin PNS itu, Al Muktabar dinyatakan melanggar pasal 31 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 94 tahun 2021 yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya masuk dalam kategori berat, sehingga diberikan surat pemberhetian sementara.

Tapi menurut sumber INDOPOSCO, saat itu Al Muktabar keberatan jika dikatakan tidak masuk kantor, karena pasca mundur dari jabatan Sekda dirinya mengajukan cuti. Setelah selesai cuti, dirinya mengaku tidak diberikan akses untuk melakukan absensi. Bahkan, Al Muktabar mengaku bekerja dari rumah, karena saat itu Banten masih berstatus PSBB Covid 19, sehingga dia lebih banyak bekerja dari rumah atau WFH (Work From Home).

Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, seharusnya setelah selesai cuti pasca mundur dari jabatan Sekda, Al Muktabar melapor kepada atasan, kemudian baru disiapkan absensinya oleh BKD.

”Setelah cuti, seharusnya beliau melapor kepada atasan, baru kemudian disiapkan absensinya.Tapi saat itu beliau tidak melapor,” terang Komarudin kepada INDOPOSCO, Minggu (28/11/2021).

Menurut Komarudin, alasan disodornnya surat pemberhentian dari jabatan Sekda sebelum diperiksa untuk yang ketiga kalinya adalah, berdasarkan pasal 31 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 94 tahun 2021, ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya masuk dalam kategori berat, maka dapat diberhentikan sementara dari jabatan oleh Gubernur selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

”Karena ancaman hukumannya masuk dalam kategori berat, maka Gubernur selaku PPK dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatan,” tegasnya.

Sayangnya hingga kini Al Muktabar bungkam terhadap putusan tim pemeriksa yang menjatuhkan hukuman terhadap dirinya.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon meski nada sambung aktif, Al Muktabar tidak merespon. Demikian juga, ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp meski pesan yang dikirimkan dibaca dengan dua tanda centang, karena handphonennya di privat namun juga tidak berbalas. (yas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button