Nusantara

Purwakarta Implementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Bupati menerangkan pada prinsipnya reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem tata mengurus pemerintahan yang menerapkan prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menciptakan tata mengurus pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih, diperlukan komitmen yang kuat, bukan hanya dari kepala daerah namun seluruh kepala perangkat daerah bersama jajaran.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan konsep yang berlainan atau lebih komplek dengan SPIP sebelumnya, menuntut adanya komitmen bersama dalam menciptakan SPIP di Kabupaten Purwakarta, karena dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 3 bagian.

Bupati mengatakan, bagian pertama berupa penentuan tujuan yang berhubungan erat dengan kualitas perencanaan, menuntut kedudukan aktif dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah(Bappelitbangda) untuk menciptakan perencanaan yang bermutu mulai dari RPJMD, Renstra sampai Renja OPD.

Bagian kedua berhubungan dengan bentuk, menuntut komitmen dari seluruh Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Purwakarta, diawali dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Bagian ketiga berhubungan dengan pendapatan tujuan yang meliputi efektivitas dan efisiensi pendapatan tujuan yang menuntut kedudukan Bagian Organisasi dan Bappelitbangda. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button