Nusantara

Wagub Banten Minta Pusat Intervensi Kebijakan dan Anggaran di Pulau Terluar

Sedangkan Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak masing-masing memiliki luas kurang dari 5 hektare dengan topografi batu karang.

Pada bidang kelautan, lanjut Andika, sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan provinsi untuk laut dimulai dari 0 mil sampai dengan 12 mil. Dengan garis pantai sepanjang 499,62 kilometer, maka luas perairan Provinsi Banten yaitu 11.091.564 km2. Secara administratif terdapat 133 desa pesisir pada 37 kecamatan, yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah bersumber dari laut.

Produksi sumber daya ikan Provinsi Banten tersebut, kata Andika, diproduksi atau ditangkap oleh 30.336 nelayan yang tersebar di 6 kabupaten/kota yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.

“Dengan konsentrasi jumlah nelayan terbanyak berada di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Andika juga menambahkan, Pemprov Banten sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan Perda ini akan menjadi acuan bagi Pemprov Banten dalam menyusun program yang dibutuhkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara itu pimpinan rombongan BNPP, Robert Simbolon mengatakan, ekspedisi ke pulau terluar di Banten yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan batas wilayah negara atau kawasan perbatasan, dan meningkatkan prasarana pertahanan dan keamanan (Hankam) di pulau kecil terluar.

“Jadi identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pulau yang ada di Pulau Deli, Pulau Guhakolak dan Pulau Karangpabayang akan memperkuat koordinasi pusat – daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan negara pada Pulau Deli, Pulau Guhakolak dan Pulau Karangpabayang,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, ekspedisi tersebut juga akan menghimpun bahan perumusan kebijakan dan program pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya pulau-pulau di Provinsi Banten. (adv)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button