Nusantara

Alasan Pengunduran Diri Sekda Banten Cerdik, Sehingga Sulit Dikabulkan Presiden

Ia menyarankan, agar roda organisasi Pemprov Banten berjalan optimal, sebaiknya Gubernur Banten Wahidin Halim kembali mengaktifkan Al Muktabar sebagai Sekdadefinitif sambil menunggu keluarnya SK pemberhentian dari presiden.

”Suka tidak suka secara dejure pak Al Muktabar masih menjabat sebagai Sekda Banten, karena belum adanya SK pemberhentian dari presiden,” tegasnya.

Lebih jauh Ojat menilai, pengangkatan Muhtarom sebagai Plt Sekda sebelum ada SK pemberhentian Sekda lama bertentangan dengan Perpres Nomor 3 tahun 2018, apalagi hanya mengacu kepada Peraturan atau surat edaran (SE) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dasar hukum yang digunakan BKD yang mengacu kepada peraturan BKN diduga tidak tepat. Karena saya mencari bolak balik peraruran tersebut belum ketemu. Peraturan Kepala BKN nomor berapa dan tahun berapa harus jelas,” tuturnya.

“Sepengetahuan saya, dalam beberapa SE Kepala BKN, untuk jabatan Sekda selalu mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 3 tahun 2018. Bukankah Perpres lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Kepala BKN,” tukasnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Lutfi Mujahidin yang dikonfirmasi mengatakan, hingga ini Pemprov Banten belum dapat melaksanakan Selter JPT Madya, karena belum keluarnya SK Pemberhentian jabatan Sekda lama dari presiden.

”Belum ada rencana untuk melaksanakan Selter JPT Madya dalam waktu dekat,” kata Lutfi singkat.

Sementara Al Muktabar yang dikonfirmasi terkait alasan pengunduran dirinya melalui telepon selularnya belum merespon meski dengan nada sambung aktif. Demikian juga saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan whatsapp juga tidak merespon meski pesan yang dikirimkan dibaca dengan dua tanda centang biru. (yas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button