Nusantara

Akademisi Apresiasi Upaya BPN Mediasi Pemprov Banten dan Pengembang

”Kalau porsi jalan itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan publik, dan dapat meningkatkan roda perekenomian masyarakat setempat, lebih baik tanah itu dihibahkan saja untuk fasum,” cetusnya.

Ikhsan menduga, beraninya oknum masyarakat menjual lahan itu kepada pengembang dikarenakan selama ini lahan yang menjadi aset Pemprov Banten itu tidak terawat, dan kemungkinan selama ini lahan itu digarap oleh oknum masyarakat tersebut, sehingga pengembang percaya saja saat ada oknum masyarakat menjual lahan tersebut.

”Rasanya mustahil BPN bisa menerbitkan sertifikat, kalau tidak ada alas hak, seperti akta jual beli (AJB) yang ditandatangani oleh pihak berwenang, adanya surat pernyataan tidak sengketa dari kepala desa dan asal usul tanah,” tukasnya.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Banten, Rudi Rubijaya mengatakan, pihaknya masih menunggu kesepakatan antar pihak yang kini sedang berproses, dan apapun hasil dari mediasi itu pihaknya siap menindaklanjuti.

”Mari kita sama sama menciptakan situasi yang kondusif, sehingga bisa segera terwujud win-win solution yang bisa diterima semua pihak,” ujarnya. (yas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button