Nusantara

Pemkot Pontianak Terus Upayakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan

INDOPOSCO.ID – Di tengah keterbatasan layanan pendidikan yang terjadi akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus bergiat meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan. Hal ini disampaikan oleh para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak pada saat pertemuan dengan anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun 2020/2021 di Aula Kantor Walikota Pontianak, Jumat (8/10).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan wujud fungsi pengawasan DPR RI yang bertujuan untuk menggali isu-isu terkait kebijakan pemerintah pusat agar sesuai dengan kebutuhan daerah, mencari tahu bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, serta merangkum aspirasi dari para pemangku kepentingan.

“Kami ingin agar di masa pandemi ini kebijakan-kebijakan yang dibuat di pusat itu sesuai dengan kebutuhan daerah karena mungkin tiap daerah berbeda-beda situasinya. Apakah sudah ada upaya-upaya untuk melakukan berbagai perubahan di dalam bidang-bidang yang menjadi mitra kami,” ucapnya selaku ketua rombongan.

“Tetapi bagaimana pelaksanaannya tentunya kami juga ingin mendapatkan pandangan dan masukan Bapak Ibu sekalian. Hasil hari ini supaya ada tindak lanjutnya, baik melalui panja-panja maupun juga melalui rapat-rapat anggaran dan rapat-rapat legislasi lainnya,” lanjut dia.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan bahwa Kota Pontianak terus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, baik TK, SD, maupun SMP. Ada beberapa sekolah yang digabung dalam rangka penataan. Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di bulan September, Edi mengatakan, Pontianak telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik, meskipun masih ada sebagian orang tua siswa yang belum menerima anaknya mengikuti PTM Terbatas.

“Ada 9 guru yang terkonfirmasi positif tanpa gejala. Namun, kita juga terus melakukan pemantauan untuk isolasi dan tindakan bagi para guru tersebut. Begitu pula dengan siswa yang terkonfirmasi positif,” tuturnya dalam sambutan ketika menerima rombongan.

Lebih lanjut Wali Kota Edi memaparkan, Kota Pontianak terus berupaya untuk menyempurnakan peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan dan implementasi pendidikan karakter dalam rangka menyelenggarakan revolusi mental. Salah satunya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Dulu kita tidak memikirkan posisi sekolah itu harus dibagi rata di 6 Kecamatan, Kota Pontianak. Akhirnya banyak warga yang tidak dekat dengan sekolah merasa tidak diuntungkan. Jadi kami berusaha mengatur ulang keberadaan sekolah tersebut di wilayah yang dekat dengan pemukiman,” jelasnya.

Pada tahun 2021, Kota Pontianak menunda penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena merasa perlu menghitung ulang kebutuhan yang mendesak menyesuaikan dengan anggaran yang ada. “Pada saat pertemuan daring dengan Pak Menteri yang lalu, (gaji) PPPK ditanggung oleh kementerian sehingga daerah mengoptimalkan penerimaan PPPK. Namun, setelah dipertanyakan lebih lanjut, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa itu (gaji PPPK) ditanggung oleh APBD. Makanya tahun 2021 kita menunda untuk Kota Pontianak,” terang Edi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Sesditjen PAUD Dikdasmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Sutanto menjelaskan bahwa anggaran untuk gaji PPPK diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Saya sudah konsultasi dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tahun 2021 sudah diberikan 3 bulan. Nanti tahun 2022 akan diberikan 12 bulan bagi guru PPPK yang sudah diterima tahun ini. Jadi, pendanaan bukan dari APBD murni, melainkan dari DAU,” tegasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Hariadi. Ia mengungkapkan bahwa dalam rangka menyukseskan Asesmen Nasional (AN), Disdikbud memberikan bantuan kepada daerah yang belum ada peralatan untuk menumpang di SMA maupun SMK.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button