Nusantara

Perlu Dukungan Multi Pihak Untuk Suku Anak Dalam

INDOPOSCO.ID – Antropolog Undip Adi Prasetijo menyatakan perlu dukungan multi pihak dalam mewujudkan perlindungan atas hak- hak masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam.

“Setiap pihak berperan di bidangnya masing- masing, pemerintah memberikan fasilitas dan infrastruktur, lembaga membantu mengadvokasi, masyarakat pun harus terbuka menerima dan mengakui keberadaan mereka,” kata Adi seperti┬ádikutip Antara, Senin (4/10).

Menurut dia, masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba membutuhkan pengakuan terhadap eksistensinya. Pemerintah dan masyarakat perlu mengakui dan melindungi SAD terkait aset-aset, baik itu budaya, sumber daya alam, maupun pengelolaan berbasis tradisional SAD.

Kehidupan Orang Rimba sudah banyak berubah. Menurut Adi yang bergabung di KKI Warsi ini, dahulu orang rimba sangat tertutup. Begitu pula dengan masyarakat di sekitarnya.

“Dahulu, sekitar tahun 1997, Orang Jambi takut untuk bertemu apalagi berkomunikasi dengan Orang Rimba. Tapi sekarang, masyarakat sudah menerima bahkan berinteraksi langsung,” kata pria yang akrab disapa Mas Tijok ini.

Saat ini, masyarakat sudah cukup terbuka. Pemerintah pun sudah banyak memberikan perhatiannya terhadap SAD, begitu pula lembaga-lembaga swadaya. Sudah banyak lembaga yang masuk memberikan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan bahkan advokasi hukum.

Adi mengapresiasi keberadaan forum multi pihak yang berperan serta memperhatikan keberadaan SAD ini. Namun, ia tetap menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurutnya, ada hal yang tidak boleh diganggu dan harus dihormati.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button