Banyak Mutasi di Pemprov Banten, Pengamat: Jangan Ada Kepentingan Politis
INDOPOSCO.ID – Di masa mendekati akhir-akhir jabatannya, Gubernur Banten doyan melakukan rotasi mutasi jabatan.
Selama bulan Agustus 2021, sudah empat kali rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terjadi. Terdapat ratusan pegawai dari tingkat eselon II, III maupun IV yang dimutasi.
Di antaranya, 5 Agustus sebanyak 6 eselon II dirotasi mutasi. Kemudian, 9 Agustus ada 143 eselon III dan IV dirotasi mutasi. Selanjutnya, yang paling mengejutkan publik pada tanggal 22 Agustus, Al Muktabar mengundurkan diri dari Sekda Banten.
Terakhir hari ini, 26 Agustus Moch Trenggono dimutasi dari Kepala DPUPR menjadi Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pembangunan dan Keuangan.
Pengamat kebijakan publik dan politik, Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, banyak motif seorang pemimpin dalam melakukan rotasi mutasi jabatan. Namun, jangan sampai kepentingan politik menjadi alasan utama dalam memindahkan pejabat.
“Bisa jadi perombakan karena kebutuhan. Pengembangan karir, banyak yang pensiun. Nah kalau unsur politis tambahan saja, jangan sampai ini menjadi yang utama,” katanya saat ditemui di kantornya, Jumat (10/9/2021).
Ia menerangkan, berdasarkan aturan yang ada, tahun ini terakhir Gubernur Banten Wahidin Halim melakukan mutasi rotasi jabatan.
“Memang ini kesempatan pak Wahidin melakukan mutasi. Kalau Pj tidak bisa melakukan mutasi sampai Gubernur definitif terpilih yaitu di 2024. Yang saat ini pejabat menduduki, maka aman tuh sampai 2025 nggak ada mutasi lagi,” terangnya.
Dalam kejadian tersebut, pihaknya melihat ada pertarungan bebas dalam menempatkan pejabat. Hal itu akan dijadikan modal dasar jika nantinya Wahidin akan mencalonkan diri lagi.
“Kita melihat ada pertarungan bebas karena bulan Mei 2022 tidak menjabat lagi. Momentum ini harus ada modal birokrasi. Memang birokrasi netral tapi praktiknya nggak bisa,” paparnya.
Sehingga sebelum kewenangan mutasi rotasi jabatan habis, maka harus menempatkan orang-orang yang tepat.
“Biasanya sebelum habis jabatan harus menempatkan orang-orang terlebih dahulu. Minimal bisa meneruskan program yang dicanangkan,” jelasnya. (son)
