Nusantara

Sejumlah Fraksi di DPRD Banten Apresiasi Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021

INDOPOSCO.ID – Sejumlah fraksi di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Banten menunjukkan dukungan terhadap Rancangan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2021.

Dukungan di antaranya diberikan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat tersebut terkait dengan rencana kenaikan target pendapatan dan fokus Pemprov Banten dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan penanggulangan dampaknya.

“Terhadap pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp11,63 triliun mengalami kenaikan 3,26 persen atau menjadi Rp12,01 triliun, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah tersebut,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar Mujakkir Zuhri dalam Rapat Paripurna DPRD Banten tentang Pemamdangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2021 di gedung DPRD Banten, Kota Serang, Rabu (8/9/2021).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy hadir dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim tersebut. Terkait belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp15,94 triliun lalu mengalami penurunan hampir 20,87 persen, Fraksi Partai Golkar juga dapat memahaminya.

Hal itu mengingat batalnya pinjaman daerah terhadap PT SMI. Meski begitu Fraksi Partai Golkar memandang bahwa realiasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output.

“Padahal apabila mengacu pada visi misi Pemerintah Provinsi Banten terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian pengentasan kemiskinan,” paparnya.

Lebih jauh Fraksi Partai Golkar, mengapresiasi kinerja Pemprov Banten terkait pendapatan asli daerah (PAD) meningkat yang semula ditargetkan sebesar Rp7,24 miliar mengalami peningkatan Rp427 juta, atau 5,90 persen sehingga menjadi Rp7,67 miliar. Namun, Fraksi Partai Golkar juga mendorong perihal lain-lain mengenai pendapatan asli daerah yang sah untuk sekiranya ditingkatkan kembali seperti jasa giro, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan BLUD.

“Begitupun pendapatan transfer juga harus dihimbau untuk tidak mengalami penurunan, walaupun tidak begitu signifikan, ada baiknya meminimalisir kebocoran-kebocoran kecil ini agar terus menjadi motivasi untuk target peningkatan,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi Banten, menurut Fraksi Partai Golkar memiliki potensi dan kewenangan agar lebih kreatif dan inovatif untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan peningkatan kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan melakukan identifikasi kebutuhan investasi terhadap potensi-potensi retribusi baru.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button