Nusantara

Kasus Korupsi Hibah Ponpes, JPMI Desak Kejati Segera Periksa Gubernur Banten

Alloys menjelaskan, tahun 2018 dan tahun 2020 alokasi dana hibah untuk pondok pesantren tersebut, melampaui waktu. Hanya saja karena sebagai bawahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim, kliennya Irvan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Bahkan dia dianggap mempersulit (penyaluran dana hibah Ponpes) akhirnya dia memilih meminimalisir namun akhirnya dana itu tetap keluar,” katanya.

Dalam pertemuan dan rapat di rumah dinas Gubernur Banten Wahidin Halim saat itu, kata Alloys, memposisikan Irfan Santoso terpaksa tetap mengalokasikan dana hibah untuk pondok pesantren. “Klien kami dianggap mempersulit pengucuran dana hibah itu,” jelasnya.

Lebih lanjut dalam kesempatan berbeda, Alloys mengatakan kliennya Irvan Santoso selaku Kepala Biro Kesra 2018 dan 2020 saat itu, berdasarkan keterangannya, menjalankan ini (penyaluran dana hibah Ponpes) atas dasar arahan, pertimbangan dan masukan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Seperti dana hibah 2018 ada proposal dari FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren). Ada dua proposal masuk. Proposal yang pertama, terus yang kedua itu hasil revisi, yang selanjutnya dikonfirmasi ke gubernur dan gubernur minta untuk dianggarkan pada tahun 2018. Yang mana, kita tahu bersama bahwa penganggaran itu sudah melewati waktu penganggaran. Itu yang secara hukum ada kekeliruan terhadap penggunaan anggarannya,” kata Alloys.

Alloys mengungkapkan, kliennya beberapa kali memberikan masukan-masukan terkait pemberian dana hibah, namun mungkin karena ini adalah program dari Provinsi Banten yang direalisasikan setiap tahunnya, maka pemberian dana hibah tetap dijalankan.

“Kenapa saya bilang klien saya adalah korban, karena sebagai Kepala Biro Kesra Banten tidak mempunyai kepentingan dengan para penerima hibah, baik itu pesantren maupun para kiai. Klien saya hanya mengatakan bahwa ini sebagai wujud perhatiannya terhadap para kiai. Terlebih karena dapat perintah dari atasannya,” jelasnya.

Alloys mengatakan kliennya Irvan Santoso bersedia untuk menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus hibah Ponpes untuk mengungkap kasus ini secara detail dan membuka siapa saja yang terlibat.

“Pak Irvan akan menjadi Justice Collaborator, untuk mengungkap sedetail-detailnya, seluas-luasnya, siapa saja yang terlibat dalam perkara hibah ini,” ujarnya.

Diketahui, JC adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. (dam)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button