Nusantara

Ketua DPRD Banten Pastikan Awasi Ketat Pinjaman Daerah Agar Tidak Dikorupsi

Di sisi lain yang tidak kalah penting, lanjutnya, penggunaan anggaran ini wajib diselektif secara ketat, sehingga tidak menjadi bencana bagi daerah atau dikorupsi.

“Jadi kita berharap target yang dengan pinjaman ini dengan maksimal dan yang paling penting harus dijaga agar tidak menjadi bencana (dikorupsi) gitu,” tegasnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengaku belum membahas skema pembayaran bunga 6,19 persen dari pinjaman Rp4,1 triliun dan pembayaran pokoknya. Ruang itu akan dibahas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.

“Belum sampai ke sana (skema pembahasan), Pemprov Banten melalui suratnya Pemerintah Pusat mengenai skema pembayaran dan itu kita awasi bersama. Kalau terkait APBD ruangnya di APBD murni dan APBD Perubahan, di luar itu sifatnya koordinasi dan pengawasan,” jelasnya. (son)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button