Nusantara

Kasus Korupsi Hibah Ponpes di Banten, Ini Kata Tokoh Masyakat

Oleh karena itu, kata Matin, mudah untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus korupsi ini.

“Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap data penerima hibah? Siapa yang melakukan verifikasi? Siapa yang membangun sistem pemberian dana hibah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu akan ditemukan jawabannya oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Matin menegaskan, pesantren yang belum berusia tiga tahun saja seharusnya tidak boleh menerima hibah karena aturannya seperti itu.

“Jangankan pesantren fiktif, pesantren baru saja seharusnya belum boleh menerima hibah. Hal ini bisa dilihat adanya fakta pengepulan pembuatan akta notaris secara kolektif dan dadakan. Karena pesantren yang sudah berjalan sekian tahun biasanya yang boleh menerima. Sulap-menyulap data ini terjadi. Siapa mitra yang dimaksud dalam menampung data dan dana hibah, konon kabarnya Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP),” ujarnya.

Perlu diingat selain ada bantuan dana hibah untuk pesantren, juga ada dana bantuan untuk organisasi yang diterima oleh FSPP, kabarnya sebesar Rp 500 juta.

“Jadi apa pun dalih pemotongan ke pesantren merupakan suatu pembodohan karena FSPP sudah mendapatkan bantuan operasional untuk melakukan pendataan pesantren,” tegasnya.

Menurut Matin, orang-orang yang melakukan kesalahan di lapangan sudah pasti diperiksa, seperti tiga orang yang sudah menjadi tersangka saat ini.

“Tetapi perlu diingat bahwa korupsi pasti tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi sistematis, oleh karena itu FSPP dan Gubernur Banten harus diperiksa juga, diselidiki apakah terlibat atau tidak, baik secara langsung atau tidak langsung, apakah terjadi karena kelalaian atau kesengajaan,” tegasnya. (dam)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button