Nusantara

Kasus Hibah Ponpes, Kejati Banten Diminta Tidak Tebang Pilih

INDOPOSCO.ID – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Banten mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk mengusut tuntas kasus dana hibah pondok pesantren (Ponpes) secara profesional dan tidak tebang pilih.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), aktivis sosial, mahasiswa dan akademisi

Mereka menilai rasa keadilan publik akan terusik manakala kasus ini hanya terhenti di tiga tersangka sebagai aktor di lapangan.

“Publik kemudian bertanya, laporan sekelas Gubernur Banten hanya sanggup memenjarakan tenaga honorer. Sangat menggelikan,” tegas Direktur Mata Banten,
Irwan Hermawan, melalui keterangan tertulis yang diterima INDOPOSCO.ID, Rabu (5/5/2021).

Irwan menjelaskan, Kejati Banten telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan pemotongan dana hibah Ponpes Provinsi Banten senilai Rp 117 miliar, pada tahun anggaran 2020.

Ketiga tersangka tersebut adalah AS, pengurus salah satu Ponpes penerima bantuan hibah di Kabupaten Pandeglang; AG, honorer pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten; dan ES, dari pihak swasta.

Irwan menegaskan, Koalisi Masyarakat Sipil Banten mendesak Kejati Banten untuk menguak kasus tersebut hingga ke level pembuat kebijakan.

“Karena sangat tidak masuk akal, seorang tenaga honorer dengan mudah melakukan tindak kejahatan dari anggaran yang terbilang sangat besar. Apalagi peran itu dia lakukan lewat persekongkolan dengan pengurus Ponpes. Jelas sangat janggal,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi dan penggiat sosial, Ikhsan Ahmad mengatakan, berdasarkan telaahan yang telah dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Banten, setidaknya ada enam pemangku kebijakan yang harus diusut dan dimintai pertangungjawabannya.

Menurut Ikhsan, Gubernur Banten Wahidin Halim adalah orang pertama yang harus dimintai pertanggungjawabannya.

Diduga kuat, kata Ikhsan, pemberian bantuan kepada Ponpes ini adalah langkah Wahidin Halim untuk mengkapitalisasi dukungan politik dari Ponpes.

“Dugaan tersebut sangat kuat karena penganggaran hibah tersebut juga terjadi pada tahun 2021 dengan nilai Rp 161,680 miliar. Dana tersebut dibagikan kepada 4.042 Ponpes yang tergabung ke dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten. Pemprov Banten juga memberikan bantuan operasional kepada FSPP Rp 500 juta,” ujar Ikhsan.

Karena itu, tegas Ikhsan, sebagai pemangku kebijakan tertinggi, Wahidin Halim layak dimintai pertangungjawaban pidana dari persitiwa ini.

Selanjutnya, kata Ikhsan, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar. Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda Al Muktabar bertangung jawab penuh atas pengalokasian pendapatan dan belanja yang diusulkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button