Nusantara

KPK Sambangi Kantor Gubernur Banten, Ada Apa?

Ia menerangkan, kasus dugaan pemotongan dan hibah Pondok Pesantren (Ponpes) dan kasus pengadaan lahan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, bagian dari ketidakpahaman ASN.

Tindakan ini merupakan karakter yang cenderung mencari keuntungan, tidak paham dan tidak punya integritas pejabat karen ada konflik kepentingan. Sehingga kesadran anti korupsi harus dibangun dengan nilai pemahaman terhadap ketentuan yang ada.

“Kemarin ada pejabat ada yang nggak paham, beli tanah yang dijual ke Pemda terus dijual, dikira biasa. Lalu kan ada melekat pejabat, dia tahunya beli tanah untung sudah, tidak merugikan negara. Tapi dalam Undang-undang tidak boleh karena masuk pada coruption design, itu kurang masukan, dididik,” ungkapnya.

“Itu juga seperti misalnya ada yang motong duit Kiyai, mereka anggap ada yang ngasih tugas, itu nggak boleh. Pemahaman itu perlu sosialisasi,” terangnya.

Maka dari itu, edukasi tentang pencegahan korupsi perlu disosialisaskan scara masif, untuk membangun kesadaran ASN agar tidak terjebak dengan kebijakan atau tindakan yang dapat menimbuklan celah korupsi.

“Kan ada tindakan pencegahan melalui berbagai cara, monitoring pengawasan, mengawasi, tindakan hukum bagi yang melanggar, tapi tidak tindakan hukum saja yang melanggar, tapi tidak cukup dengan pengawasan saja, harus sosialisasi, membangun kesadaran pelaku baik ASN maupun pejabat. Jadi berbarengan, mencegah dan mendidik,” tuturnya. (son)

 

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button