Nusantara

Mahasiswa Sebut Pejabat Pemprov Banten Krisis Kejujuran

Atas kondisi itu, janji Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy (Aa) yang akan memberantas tindakan korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih dianggap gagal dalam mereformasi birokrasi kinerja.

“WH-Andika sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bisa menjelaskan arti dari kata korupsi pada bawahannya. Dalam momen korupsi yang terjadi sekarang WH-Andika seperti ingin mencuci tangan seolah tidak merasa bersalah, padahal bentuk semua kerja Pemprov Banten mestinya tanggung jawab ada pada kepala,” tegasnya.

Pihaknya masih ingat betul, Provinsi Banten pada 9 Desember 2019 mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini diberikan kepada Banten sebagai daerah yang mampu mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui tim koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK. Namun hal ini bukan jaminan Pemprov Banten bebas korupsi.

“Ironis sekali kalau masih disematkan pada Pemprov Banten yang mempunyai naluri niat mereformasi birokrasi bebas korupsi. WH-Andika dalam hal ini gagal dalam mengimplementasikan visi- misinya yang ingin bebas korupsi,” jelasnya.

Untuk itu, Komunitas Soedirman 30 menuntut Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk mengungkap pelaku korupsi dan tindak tegas sampai tuntas hingga ke akar-akarnya dan menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, transparan dan dapat dipertangungjawabkan. (son)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button