Nusantara

Kepala Bapenda Banten Bantah Terlibat Mark Up Pengadaan Lahan Samsat Malingping

“Kalau ada isu luas lahan 6.400 meter persegi, itu cuma bisa-bisanya Samad aja,” sambung Rohmat Hidayat.

Dijelaskan Rohmat, transaksi yang dilakukan antara pemilik dan tim appraisal (Pemerintah) itu dimungkinkan berlangsung setelah tim mendapatkan SK, “Tim itu mendapatkan SK resmi, yaitu pada 7 Oktober 2019. Nah dimungkinkan transaksi Smd dengan H Uyi ini setelah mendapat SK,” cetusnya.

Menurutnya, pihaknya pun bersama elemen mahasiswa di Lebak selatan sempat melakukan aksi unjuk rasa meminta agar Smd, Kepala UPTD PPD Malingping dicopot dari jabatan, “Awal Januari lalu kami sempat aksi unjuk rasa minta kepala UPT Samsat dicopot, karena diduga melakukan mark-up harga lahan,” tegasnya.

Rohmat menjelaskan dirinya sempat dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan. Selanjutnya, tanggal 11 Januari 2021 pihaknya juga melaporkan kasus ini ini ke Polda Banten.

“Ya, kasus ini LPI sudah melaporkan ke Polda Banten juga. Di sana ada mark-up harga. Smd beli lahan ke H Uyi melalui anaknya Hj Euis dengan harga permeter Rp100 ribu per meter persegi. Dan tim appraisal membeli Rp500 ribu per meter persegi. Dan kasus ini saya minta tuntaskan secara transparan,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi Universits Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ikhsan Ahmad mengatakan, dengan adanya dugaan mark up harga tanah kantor Samsat Malingping, perlu juga didalami kepada semua tim appraisal yang turut menyetujui harga, dengan terjadinya mark up harga tersebut dari hasil survey yang dilakukan

“Artinya, ada dugaan bahwa peristiwa ini tidak diaktori secara tuntas. Kendati dianggap biasa praktek pembebasan lahan oleh pemerintah, kemudian lahan tersebut dibeli terlebih dahulu oleh pihak tertentu, untuk kemudian dijual kembali kepada pemerintah. Pada kasus ini. APH (Aparat Pengak Hukum) harus bisa menjelaskan bagaimana proses mark up dan siapa saja yang terlibat harus dibongkar,” tutur Ikhsan. (yas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button