Nusantara

Proyek PL di Dinkes Banten Akan Dilaporkan ke KPK dan KPPU

Sedangkan pengadaan di tahun 2021 ini dan diduga kembali menunjuk PT JS dengan alasan sebagai pemegang hak paten dari modul aplikasi medisfirst 2000 dengan nomor pendaftaran IDM00206655,Artinya PT TU hanya memegang hak paten atas modul aplikasi tetapi tidak untuk hardware dan infrastruktur,” tegasnya.

Ojat mengatakan, pengadaan SIMRS senilai Rp 2,5 miliar dengan metode PL dengan menunjuk PT JS hanya selaku pemegang hak paten modul aplikasi,namun praktiknya PT TU juga ditunjuk langsung untuk pengadaan hardware dan infranstrukturnya.

Padahal, ketentuan Pasal 38 ayat (5) huruf (g) Perpres nomor 12 tahun 2021 hanya mengatur tentang pemegang hak paten modul aplikasi SIMRS RSUD Malingping.”Harga pengadaan seinilai Rp 2,5 milyar tu untuk 20 Modul Aplikasi.Dengan demikian, harga satu modul Aplikasi senilai Rp 100 juta dan Rp 500 juta lagi untuk hardware dan infrastrukturnya yang bukan hak paten dari PT TU,” kata Ojat.

Selain itu,menurut Ojat, jika melihat ketentuan pasal 38 ayat 5 huruf (g) yg dijadikan dasar RSUD Malingoing atas saran BPKP Banten dan Inspektorat Banten,dirinya pun tidak sependapat.

“Ada kalimat yang spesifik pada ketentuan tersebut,karena spesifik dalam kamus KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) diartikan sangat,sementara modul aplikasi SIMRS bukan katagori barang spesifik,banyak perusahaan selain PT. JU yg menjual Modul aplikasi SIMRS bahkan jika ditenderkan dapat dimungkinkan harganya akan lebih bersaing,” tukasnya. (yas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button