Nasional

KemenKopUKM Perkuat Santripreneur dan Sociopreneur Berbasis Kopontren

“Alhamdulillah, saat ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dibebankan biaya,” ucap MenKopUKM.

Sementara tugas dari Pemerintah Daerah adalah mendorong transformasi usaha dari informal ke usaha formal. “Misalnya, usaha kuliner bisa mendapat sertifikat izin edar dari Badan POM agar pemasarannya bisa baik ke skala nasional. Selain itu, bila usaha informal sudah menjadi formal, maka bisa mengakses kredit perbankan,” kata Menteri Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina mengungkapkan pihaknya memiliki beberapa program unggulan dalam mengembangkan UMKM.

Misalnya, untuk penguatan akses pembiayaan, Pemkab Indramayu menggulirkan Program Krucil untuk membantu permodalan warung-warung kecil. “Itu tanpa agunan dengan bunga sangat murah,” kata Nina.

Ada juga program penguatan untuk mengakses pasar, berupa pelatihan-pelatihan digital marketing. “Kita juga meningkatkan promosi UMKM di banyak minimarket dan pasar modern,” kata Bupati Indramayu.

Yang tak kalah penting adalah program penguatan akses legalitas usaha. “Di dalamnya mencakup izin halal, Nomor Induk Berusaha atau NIB, hingga legalitas usaha lainnya. Saya berharap usaha mikro dan kecil terus meningkatkan kapasitas usahanya,” ucap Nina. (adv)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button