Nasional

KemenPUPR – DPR Sinkronkan Program dan Data Usulan Bantuan Penyediaan Perumahan

“Kami ingin melakukan penajaman terhadap penyusunan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2023 mendatang. Seluruh usulan diharapkan sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Rapat Sinkronisasi Program dan Data Usulan Bantuan Pembangunan Dan Penyediaan Perumahan Bersama Tenaga Ahli Komisi V DPR RI dilaksanakan dua sesi kegiatan yaitu sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya sesi desk untuk pemenuhan readiness criteria program aspirasi dan kolaborasi penanganan perumahan.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan, sebagai bentuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem bidang perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2023 sebanyak 116.250 unit. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia.

Berita Terkait

“Menurut data BPS 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 2,41 persen dari penduduk miskin sebanyak 5,8 juta jiwa. Kami ingin Program BSPS ini dilaksanakan sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan, peran Kementerian PUPR dalam PKE antara lain untuk melakukan evaluasi, pengkajian dan penyempurnaan kebijakan program dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu juga menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan, serta memberikan bantuan perbaikan rumah dan/ atau pembangunan rumah baru serta relokasi pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem.

“Data survei Kementerian PUPR total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 294 Kabupaten / Kota Dapil Komisi V DPR RI dengan jumlah 274.616 unit dengan 5.419 lokus. Kami harap data ini bisa menjadi acuan sebagai usulan pemrograman perumahan untuk pengentasan PKE,” katanya. (adv)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button