Nasional

Kementerian PUPR Sosialisasikan Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung adanya Strategi Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan di Indonesia. Hal itu dilaksanakan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan di sektor perumahan.

“Kami siap mendukung Startegi Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan untuk masyarakat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan diselenggarakan Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebagai rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2022. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan bidang perumahan dan berbagi pengalaman penanganan permasalahan dan perlindungan konsumen bidang perumahan.

Baca Juga : Dinas PUPR Buka Pintu Air di Tiga Situ Antisipasi Banjir

Sedangkan peserta kegiatan ini berasal dari Kementerian PUPR, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Perdagangan, perwakilan Kepala Daerah, Perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan perdagangan, perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman serta perwakilan BPSK dari 15 kabupaten/ kota.

Iwan menerangkan, Strategi Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Bidang Perumahan merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai hak dan kewajiban di bidang perumahan. Selain itu, juga akan berdampak positif terhadap perkembangan investasi properti di Indonesia baik di pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, konsumen perumahan masuk ke dalam kategori demand atau transaksi jual beli dalam rangkain rantai pasok penyediaan perumahan. Kegiatan pemasaran dan jual beli rumah tapak dan rumah susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan amanat dari Undang-undang Cpta Kerja.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button