Nasional

Jaga Ketersediaan Pangan, Irjen Kementan Jalin Kerjasama dengan KPK dan BPKP

INDOPOSCO.ID – Guna menjaga ketersediaan pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut MoU antara Menteri Pertanian dengan KPK RI dan BPKP pada 20 April 2022 lalu.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal program strategis, prioritas, dan superprioritas Kementerian Pertanian,“ ujar Inspektur Jenderal Kementan, Jan Samuel Maringka saat melakukan penandatanganan PKS dengan KPK RI dan BPKP di Auditorium Gedung F, Kementan, Senin (8/8/2022).

Menurut Jan Samuel, penandatanaganan MoU dan PKS merupakan bagian dari arah Kebijakan Pengawasan Itjen Kementan “Jaga Pangan Jaga Masa Depan” tahun 2022.

Antara lain: fokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, membangun Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan kualitas pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, membangun sistem pelaporan yang terintegrasi melalui pembangunan pertanian cepat tepat dan akurat, dan membangun kemitraan strategis dengan stakeholder pertanian.

Kegiatan yang diikuti oleh Pengelola Keuangan (Kuasa Pengguna Anggaran/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, dan Bendahara Pengeluaran) lingkup Kementerian Pertanian dan auditor merupakan wujud nyata dari kolaborasi dan sinergitas antara Itjen Kementan dengan aparat penegak hukum atau badan pengawas lain dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami berharap dengan Penandatanganan PKS ini, MoU yang sudah disepakati di tingkat Pusat dapat digunakan sebagai dasar operasionalisasi kegiatan mulai pusat hingga daerah, “ ujar Jan Samuel.

Selain melakukan penandatanganan PKS, turut dilakukan pembukaan Diklat Investigatif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor Inspektorat Jenderal agar mampu memberikan assurance dan consulting kepada mitra saat melaksanakan tugas pengawasan.

Tenaga Pengajar Diklat adalah para profesional dari KPK RI, Kejaksaan RI, dan BPKP sehingga diharapkan auditor dapat menjaga pangan untuk masa depan melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

“Kehadiran auditor diharapkan mampu memberikan nilai tambah (value added) bagi mitra melalui rekomendasi yang solutif untuk mendukung terwujudnya program prioritas, program strategis, program super prioritas serta layanan pertanian yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), “ jelas Jan Samuel.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button