Nasional

Penyesuaian Sistem Kerja Pemerintah, Buah Penyederhanaan Birokrasi

“Konsep sistem kerja sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022, prinsipnya adalah kolaborasi. Harapannya tidak ada lagi ego unit kerja, ego sektoral, maupun silo mentality,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Deny Isworo menjabarkan secara teknis implementasi Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022. Dijelaskan, sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.

Dalam pelaksanaannya, penyesuaian sistem kerja mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas terdiri dari kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara penyusunan proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi.

“Pada penerapan sistem kerja ini, kami juga mengedepankan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja instansi pemerintah,” terang Deny.

Penyesuaian sistem kerja merupakan tahapan terakhir dari penyederhanaan birokrasi. Sebelumnya, telah dilakukan tahap penyederhanaan struktur organisasi dengan merampingkan unit organisasi jabatan administrasi pada instansi pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Tahap lain yang juga telah rampung dilakukan adalah penyetaraan jabatan, dimana pejabat administrasi diangkat ke dalam jabatan fungsional (JF) melalui penyesuaian pada JF yang setara.

Dengan adanya penyesuaian sistem kerja diharapkan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan dalam suatu sistem kerja dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan keterampilan. “Perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dalam sistem kerja ini juga memberikan keleluasaan pada pimpinan untuk menyusun strategi pencapaian target kinerja,” tuturnya. (arm)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button