Nasional

Ini Dia Kinerja Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Sejak Dibentuk

Selanjutnya, pertemuan dengan Kantor Staf Presiden dilakukan untuk melaporkan pembentukan Satgas oleh Menteri Koperasi dan UKM yang keanggotaannya meliputi Kementerian Koperasi dan UKM, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK dan OJK.

Kantor Staf Presiden pun menyatakan mendukung pembentukan Satgas dan mendukung untuk memperkuat kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal kelembagaan, perizinan dan pengawasan koperasi.

“Kantor Staf Presiden juga merekomendasikan agar Kementerian Koperasi dan UKM segera membentuk working grup terkait pembaharuan UU Perkoperasian dan UU Kepailitan/PKPU,” ujarnya.

Pertemuan dengan Kejaksaan Agung pun mendapat dukungan dari Wakil Jaksa Agung dan sepakat agar dalam proses tahapan pembayaran ini yang dikedepankan adalah pemenuhan hak anggota atau keperdataanya dengan salah satu upaya pembayaran adalah berdasarkan pencairan aset (asset based resolution).

“Agar Satgas terhindar dari reputational risk dan legal risk maka Kejaksaaan Agung akan mendukung Satgas dengan legal opinion sepanjang diperlukan dalam proses pelaksanaan asset based resulution,” jelas Agus.

Sementara pertemuan dengan Komisi VI DPR RI mendapatkan sambutan baik dan meminta agar Satgas mampu mendampingi hak-hak anggota penyimpan di 8 (delapan) KSP tersebut.

Lalu pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mendapatkan pesan dari Deputi Bidang Hukum dan HAM, Sugeng Purnomo yang menyampaikan bahwa Satgas perlu mendorong pengurus koperasi untuk bekerja sama dengan perwakilan anggota koperasi.

“Hal ini dilakukan agar upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pengurus dapat dipahami oleh anggotanya dan mendukung satgas untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan juga BPN,” tutur Agus.

Terakhir, pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran, Suyus Windayana yang mengatakan, mendukung terbentuknya Satgas dan membuka diri untuk membangun kerja sama terkait pola penyelesaian asset based resolution yang disampaikan oleh Satgas.

“Terkait dengan penjelasan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran, Agus akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN secara case by case, sesuai dengan keperluan pembukaan blokir tanpa mengesampingkan hukum acara yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya.(bro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button