Nasional

Soal Proyek Satelit di Kemenhan, Mahfud : Saya Minta Semua Pihak Menunggu Proses Hukum

Padahal berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan karena tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang di Bea Cukai.

“Sedangkan barang yang dilengkapi dengam dokumen hanya bernilai sekitar 1,9 M rupiah atau sekitar 132.000 USD,” ungkapnya.

Ia menghargai pendapat yang disuarakan oleh berbagai pihak, dengan segala pro dan kontranya. “Saat ini kita ikuti saja proses hukum yang sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan hukum,” imbuhnya.

Kasus tersebut bermula pada 19 Januari 2015 saat Satelit Garuda-1 keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia. Berdadar peraturan International Telecommunication Union (ITU) yang ada di bawah PBB, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu 3 tahun untuk kembali mengisi slot itu. Jika tak dipenuhi, slot dapat digunakan negara lain.

Slot itu dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun Kementerian Pertahanan kemudian meminta hak pengelolaan dengan alasan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Pihak Kemenhan kemudian menyewa Satelit Artemis untuk mengisi slot itu, yang merupakan satelit sementara pengisi orbit (floater) milik Avanti Communication Limited (Avanti). (dan)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button