Nasional

CSIS: MK Harus Mandiri dan Tegas

Sementara itu, Putusan MK No. 91 yang memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja, juga berdampak pada dimensi politik dan hukum di Tanah Air.

“Waktu 2 tahun sejak putusan dijatuhkan adalah waktu ketika parpol sedang menyusun strategi politik untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan konstituen sebab mendukung revisi UU Cipta Kerja merupakan tindakan yang tidak menguntungkan secara politis,” katanya seperti dikutip Antara, Rabu (5/1/2022).

Dua peneliti CSIS pada awal minggu ini menerbitkan hasil analisisnya terhadap dua putusan MK itu dalam sebuah dokumen kajian berjudul Analisis Kontekstual terhadap Dua Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Di bagian penutup, Nicky dan Azeem berkesimpulan hakim-hakim MK saat ini makin aktif dan responsif terhadap produk hukum yang dibuat DPR bersama pemerintah.

Oleh karena itu, keduanya berharap ke depan pemerintah dan DPR lebih cermat dalam menyusun peraturan perundang-undangan demi menjamin tata kelola hukum yang baik serta memaksimalkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Terlebih, ada beberapa rancangan undang-undang (RUU) yang rentan dipolitisasi pada tahun 2022.

Ia menyebutkan RUU itu, antara lain RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. (mg1)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button