Nasional

Pemberantasan Korupsi Ideal Harus Lalui 3 Tahapan

Kedua adalah memajukan upaya pencegahan dan monitoring. Dalam hal ini, KPK akan fokus bekerja pada hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi, serta memastikan berlakunya sistem yang baik.

“Dengan sistem yang baik, tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat UU KPK bahwa lembaga antirasuah masuk ke seluruh instansi demi membentuk regulasi yang antikorupsi,” ucap Firli.

Ketiga adalah penindakan. Dia menyatakan tidak sekadar pemidanaan badan, tetapi hal yang penting adalah pengembalian kerugian negara hingga perebutan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara.

Setelah revisi UU KPK, Firli pun mengklaim lembaganya tambah kuat karena bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden.

Ia mengatakan orkestrasi tersebut memegang semua kamar kewenangan, yaitu kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan partai politik.

“Tidak ada pemberantasan korupsi yang bisa dilakoni sendiri. Mungkin mimpi itu pernah ada pada sebagian kalangan tetapi itu utopia. Kita sering menciptakan pahlawan dalam sistem pemberantasan korupsi, padahal sistem itu memerlukan integrator,” tutur dia.

KPK, tutur Firli, harus menjadi integrator pemberantaan korupsi dengan memajukan fungsi pencegahan, koordinasi, pengontrolan, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan tetapan hakim serta pengadilan yang telah mendapatkan tetapan hukum tetap secara berhasil guna dan berdaya guna. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button