Nasional

KPK Ajukan Banding atas Vonis Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino

Ali mengatakan penegakan hukum juga seharusnya sanggup berikan efek kapok untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang antara lain melalui pidana denda, uang pengganti dan perebutan aset hasil tindak pidana untuk pendapatan kas negara.

Dalam perkara ini, RJ Lino dinyatakan terbukti melakukan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

RJ Lino bersama-sama dengan Ferialdy Norlan yang menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Weng Yaogen selaku Chairman Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co.Ltd. (HDHM) China mengakibatkan kerugian negara seluruhnya senilai 1.997.740,23 dolar AS.

Hakim mengatakan ada sejumlah tindakan intervensi yang dilakukan RJ Lino adalah pertama, menginstruksikan dan membenarkan 2 kali perubahan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tertanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaaan Barang dan Jasa di Lingungan Pelindo II.

Kedua, RJ Lino memerintahkan Kepala Biro Pengaedaan untuk”tidak memersulit proses evaluasi administrasi dan teknis” terhadap penawaran HDHM meskipun sebetulnya HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Administrasi

Ketiga, secara sepihak RJ Lino menginstruksikan”Go for Twinlift” dan”selesaikan prsoes penunjukan HDHM” atas penawaran harga HDHM dengan detail QCC twinlift 50 ton dan laporan saksi Ferialdy Noerlan selaku Direktur Operasi dan Teknik yang menyatakan proses pemilihan langsung telah selesai.

Keempat, RJ Lino disebut menginstruksikan Ferialdy Noerlan untuk melakukan penadnatangan kontrak oleh pihak HDHM (Weng Yaogen) diduga dilakukan pada 30 Maret 2010 meski pada dokumen kontrak tertanggal 30 April 2010.

Namun tetapan tidak diambil dengan suara bundar oleh 3 orang hakim karena ketua majelis hakim Rosmina menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap tetapan tersebut.

Ketua majelis hakim yaitu Rosmina bahkan mengatakan KPK tidak teliti saat membagi kerugian negara.

Menurut Rosmina, BPK membagi kerugian negara dengan cara membagi selisih nilai pembayaran pembangunan dan pengiriman dan pemeliharan 3 unit QCC dengan nilai realiasi pengeluaran HDHM. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button