Nasional

Akademisi Pertanyakan Audit BPK pada Kasus Asabri

Baca Juga : DPR Dorong Kejagung Ungkap Aktor Intelektual Kasus Asabri

Dia menegaskan, bahwa BPK tidak boleh secara sepihak melakukan audit. Orang atau pihak yang diaudit, haruslah dimintai konfirmasi bila terjadi dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

“Itu prinsip lho! Kalau berkenaan dengan keuangan negara. Tapi, ini kan gak ada urusannya dengan keuangan negara. Saya menilai ngawur ini BPK, kalau yang diaudit itu berkenaan dengan jual beli saham dan reksadana,” ucapnya.

Terkait PT Asabri ini berada di bawah UU PT dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, apabila terdapat sebuah kasus, maka ada penyelesaiannya tersendiri. “Apa urusannya dengan korupsi gitu lho? Pasar modal itu ada penyelesaiannya tersendiri, meskipun dalam UU Pasar Modal ada klausul pidana, tapi larinya bukan ke korupsi. Kita harus objektif melihat ini,” tegasnya.

“Jadi ini sesuatu yang debatable audit BPK ini, apalagi sudah dipublikasi dan menjadi kontroversial ini,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof I Gde mengatakan, tuntutan hukuman mati oleh jaksa terhadap Heru Hidayat hanyalah sebuah agenda mencari panggung. Jaksa terlampau tendensius. “Dari sisi keadilan betul yang merugikan keuangan negara bisa dihukum mati. Tapi kita persoalkan dulu, betulkah mereka ini mengauditnya?” katanya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button