Nasional

Pakar Hukum Bisnis: Harus Ada Perlindungan Hukum Bagi Emiten oleh OJK dan BEI

“Apakah kasus ini gagal bayar atau murni kerugian negara. Kalau asuransi Jiwasraya-Asabri itu BUMN yang pemegang sahamnya pemerintah, tapi kan premi yang harus dibayar sebetulnya berasal dari para nasabah,” terangnya.

Ia menyebut seharusnya Kejaksaan Agung bisa membedakan mana uang negara, mana yang bukan uang milik negara. Sebab yang diutik-utik Heru Hidayat uang nasabah yang tidak terkait dan tidak menggangu keuangan negara.

“Nah kalau seperti itu kan ya mestinya ranah perdata. Dan sanksi hukuman mati dalam kasus tersebut sebetulnya merupakan shock therapy luar biasa bagi terdakwa kasus korupsi di Indonesia,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengusulkan agar ada reformasi regulasi terkait pengawasan serta perlindungan hukum bagi emiten oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dan bursa efek Indonesia (BEI). Khususnya pada industri asuransi dan pasar modal.

“Ini untuk mencegah perusahaan asuransi dan pasar modal melakukan pelanggaran-pelanggaran lebih jauh terhadap regulasi OJK dan BEI di masa mendatang,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada. Dia mengatakan, tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat yang notabene seorang pebisnis di pasar modal, akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia. Meskipun tujuannya untuk memberi efek jera.

“Ini apakah tujuannya untuk memberikan efek jera, atau sentimen dari penegak hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di pasar modal. Atau ketidaktahuan penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut,” ungkapnya.

Sebab, untuk memberikan efek jera, dikatakan dia, harusnya semua pelaku pelanggaran seperti yang dimaksud harus equal (sama) dengan pelaku pelanggaran lainnya. “Jelas tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat sangatlah berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia, termasuk pada pasar modal,” katanya.

“Lah, ini masalah restrukturisasi portofolio malah dihukum mati. Harus ada kejelasan penanganan kasus hukum ini. Kalo tidak, orang akan cemas untuk melakukan investasi di Indonesia,” imbuhnya.(nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button