Nasional

YLBHI: Putusan MK Berarti Pemerintah Tak Bisa Berlakukan UU Ciptaker

Baca Juga: UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 1945

Kemudian, MK menginstruksikan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2(2) tahun sejak putusan itu diucapkan.

Bila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Tidak hanya itu, MK juga menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bertabiat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui pembacaan beberapa keputusan tersebut, YLBHI dan 17 LBH itu meminta Pemerintah untuk menghentikan segera proyek strategis nasional yang berpotensi merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button