Nasional

Menuntut Kehadiran Negara dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19 korban juga mengalami hambatan dalam mengakses layanan. Seperti akses layanan visum yang sudah dijadwalkan dengan RS harus dirujukkan ke RS lain karena RS penuh dengan pasien Covid. Tidak adanya ruangan khusus untuk layanan visum, melainkan di ruangan yang sama yaitu IGD yang bercampur dengan pasien Covid-19.

Baca Juga: Komnas Perempuan: RUU Kekerasan Seksual Perlu Disempurnakan

“Untuk akses layanan shelter salah satu syarat korban harus memiliki surat yang menyatakan bahwa negative Covid-19 akan tetapi tidak ada tempat khusus korban menunggu hasil sehingga harus dibantu oleh pendamping untuk mendapatkan tempat tinggal sementara. Penanganan kasus yang dilakukan secara tatap muka, juga menimbulkan kerentanan pendamping dan korban terpapar Covid-19,” kata Citra.

“Seperti pada saat pemeriksaan medis atau layanan visum di Rumah sakit, pendampingan di kepolisian di mana ruangan yang sempit dengan banyak pengunjung. Situasi tersebut membuat pendamping rentan terpapar Covid-19,” katanya menambahkan.

Sementara itu anggaran untuk perlindungan perempuan termasuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan banyak direfocusing untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dari data monitoring anggaran LRC-KJHAM menyebutkan bahwa anggaran Dinas Perempuan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 adalah 33.431.326.000. Kemudian di tahun 2021 anggaran tersebut turun menjadi 27.932.278.000.

Termasuk ketiadaan anggaran yang memadai untuk pemberian layanan kesehatan berupa biaya persalinan bagi perempuan korban kekerasan seksual dimana korban tidak mempunyai dokumen seperti buku nikah.

Masih kata Citra, situasi ini ditambah dengan melemahnya partisipasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Kebijakan pembatasan yang menuntut dialihkannya forum-forum perencanaan pembangunan menjadi online atau daring, membuat keterlibatan perempuan menjadi terbatas. Diantaranya karena keterbatasan akses perempuan terhadap teknologi dan hambatan jaringan internet yang menjangkau hingga pedesaan.

“Berdasarkan pada situasi tersebut maka kami menuntut kehadiran Negara untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang melindungi perempuan korban kekerasan,” tegasnya.

Selanjutnya, ia juga meminta negara untuk memperbaiki fasilitas layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, peningkatan kapasitas petugas dan pendamping korban.

“Negara perlu mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan emperkuat Gerakan masyarakat sipil dalam kerja-kerja penghapusan diskriminasi termasuk kekerasan terhadap perempuan,” tutupnya. (ney)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button