Nasional

Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Belum Optimal

Ada pula Pasal 2 ayat (1) sampai (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Secara umum, disebutkan bahwa lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga lain terkait peradilan wajib menyediakan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

“Jadi, jelas ya peraturan perundangan cukup banyak,” ucap Sandrayati Moniaga menegaskan.

Namun pada praktiknya, prosedur hukum acara pidana dan asistensi pada penyandang disabilitas masih belum diatur dengan baik.

“Saya ingin mengajak kita berpikir bersama, bergerak bersama, mendorong perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hukum, hak asasi manusia, khususnya bagi orang penyandang disabilitas intelektual serta perkembangan secara komprehensif atau menyeluruh,” imbau Sandrayati.

Kedua persoalan tersebut sepatutnya diselesaikan oleh pemerintah, khususnya lembaga penegak hukum dengan mengakomodasi proses peradilan, seperti menyesuaikannya dengan usia penyandang disabilitas, memfasilitasi peran efektifnya sebagai korban ataupun saksi, dan menjamin mereka mendapatkan pedamping atau penerjemah.

Mereka juga perlu mendapatkan fasilitas yang mudah untuk diakses, seperti dalam bentuk alat bantu media, sarana, dan prasarana selama persidangan, penyidikan, dan tahap awal yang lain. (mg2)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button