Nasional

Ingat Ya, Tak Hanya Pengaruhi Produksi Pertanian, Pupuk juga Berdampak Sosial

Berpijak dari tahapan tadi, Hatta menegaskan, Kementan melibatkan multi pihak dalam pengaturan tata kelola pupuk bersubsidi. Artinya, tidak bekerja sendiri dalam mengurus pupuk bersubsidi. Seperti di tingkat perencanaan dijalankan Kementan, penyaluran PIHC, verifikasi dan monitoring dibantu pemerintah daerah.

Di perkebunan sawit, petani meminta pemerintah untuk melindungi tata kelola pupuk non subsidi. Pasalnya, harga pupuk melonjak tinggi dalam delapan bulan terakhir. Harga pupuk baik tunggal dan majemuk naik antara 70 persen-120 persen.

Gulat Manurung, ketua umum DPP Apkasindo mengatakan, petani sawit dikatakan penyelamat ekonomi dan pahlawan devisa. Di saat harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit tinggi, petani tidak dapat menikmati dan melanjutkan rencana peningkatan produktivitas. Sebab, harga pupuk naik sangat tinggi melebihi kenaikan harga TBS sawit.

“Tapi di saat yang bersamaan kami diobok-obok semuanya oleh pelaku produsen pupuk. Yang terjadi saat ini kami merasa dianaktirikan, saya sebagai Ketua sudah kehabisan kata-kata menahan amarah petani sawit dari 144 Kab Kota se Indonesia. Ini semua bermula melihat fakta harga pupuk nonsubsidi meroket tajam naik 120 persen dari harga sebelumnya,” tandasnya.

Gulat mempertanyakan kenaikan harga pupuk yang mengikuti kenaikan harga TBS sawit. Petani sawit meminta pemerintah untuk segera mencari tahu penyebab kenaikan harga pupuk dan meminta pabrik pupuk pelat merah jangan ikut-ikutan menaikkan harga harus menjadi control, bukan sebaliknya.

“Kami (petani sawit, red) tidak pernah menuntut pupuk subsidi, hanya meminta pemerintah serius dan fokus mengontrol harga pupuk yang non subsidi,” terang dia.

Gulat mengatakan, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terancam gagal karena anggaran biaya PSR sudah berantakan akibat kenaikan harga pupuk. Sebagai contoh pupuk urea sudah dipatok Rp4.500/kg sebelum adanya kenaikan. Namun sekarang sudah mencapai di atas Rp6.000/kg.

”Selama ini kami petani sawit sudah sangat tertekan dengan kawasan hutan. Sekarang justru tambah lagi persoalan harga pupuk KLB (Kejadian Luar Biasa), di saat yang bersamaan kementerian terkait –BUMN, Kementan– semua terkesan tiarap,” pungkasnya.

Harga pupuk dipengaruhi tiga faktor utama antara lain nilai tukar rupiah terhadap dollar, transportasi dan bahan dasar pupuk tersebut. Dan menurut pengamatan kami, ketiga faktor tersebut dalam keadaan normal, kecuali bahan baku yang sedikit naik, namun hal ini idealnya tidak mengakibatkan naik signifikannya harga pupuk. “Kami berharap Komisi IV DPR RI bisa segera memanggil kementerian terkait untuk mengevaluasinya, ini sudah KLB” tandasnya.

Harga pokok produksi (HPP) TBS petani sewaktu harga pupuk masih normal Rp794 per kg. “Tapi HPP kami sekarang Rp1.350 per kg karena 58 persen pengeluaran untuk biaya pupuk,” kata Gulat.

Alhasil pendapatan petani sekarang hanya Rp815.000/ha/bulan dari sebelumnya Rp1,1 juta/ha/bulan. “Harga sawit Rp3.000 per kg, tapi kami turun pendapatan, bisa bangkrut,” pungkasnya. (aro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button