Nasional

Menkopolhukam: Korban Pinjol Ilegal Tak Usah Bayar Utang

Ia menerangkan penindakan hukum pidana dan perdata ini hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal, lain perusahaan”financial technology(fintech) peer to peer lending” yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal.

“Dengan ini maka kita menegaskan, kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah berizin dan sah gitu akan berkembang. Karena justru itu yang kita harapkan,” tuturnya.

Ia mengatakan para pelaku pinjol ilegal akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan eksploitasi, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen.

“Kita tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUH Pidana, yaitu pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUH Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan yang bisa dipakai. Kemudian, Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” papar Mahfud. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button