Nasional

Pemerintah, DPR dan Asosiasi Lakukan Evaluasi Pemanfaatan DBHCHT

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menyatakan bahwa evaluasi terhadap pemanfaatan DBHCHT akan terus dilakukan guna mengoptimalisasi penyaluran dana tersebut. “Evaluasi akan dilakukan untuk mengukur kesulitan dan pemahaman dari pemerintah daerah penerima DBHCHT,” ujar Nirwala.

Kerja sama dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan oleh Bea Cukai dalam memberikan pembinaan kepada petani tembakau. Pembentukan kemitraan antara petani tembakau dan industri juga merupakan salah satu hal yang terus diupayakan dalam keseimbangan supply and demand tembakau. “Dengan adanya kemitraan maka akan menjamin keterserapan tembakau lokal dan supply untuk industri,” ujar Nirwala.

DBHCHT juga dimanfaatkan di bidang pengawasan terhadap rokok ilegal. Tahun ini, hingga September 2021, setidaknya Bea Cukai telah berhasil melakukan penindakan terhadap 10.000 kasus peredaran barang rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 6.000 kasus penindakan.

Berita Terkait

Bea Cukai juga akan mengajak pemerintah daerah untuk membentuk rencana kerja pengawasan pemerintah daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pemerintah daerah tempat produsen rokok juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat distribusi rokok.

Kesepahaman pemerintah daerah terkait penyaluran bantuan sosial juga menjadi salah satu hal yang masih perlu diperbaiki. “Penyaluran bantuan langsung sosial mengacu pada bidang pengelolaan keuangan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adriyanto juga menggarisbawahi perlunya kerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan DBHCHT untuk dapat memastikan pemanfataannya tepat sasaran. (ipo)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button