Nasional

Mangrove untuk Kestabilan Bentang Alam Pesisir dan Penguatan Green Economy

“Agar semua target penugasan rehabilitasi mangrove dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, perlu disusun dokumen roadmap dan rencana percepatan rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2024. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait. Dokumen dimaksud disusun berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) terbaru sebagai base line yang disepakati bersama,” ujar Kepala BRGM.

Sementara itu Plt. Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Helmi Basalamah menyebutkan jika Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

“Pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tarutama masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia,” ujar Helmi

Kegiatan RHL Mangrove disebutnya menjadi salah satu kegiatan prioritas pemerintah saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan tutupan hutan dan lahan serta perbaikan kualitas lingkungan, namun dengan tetap dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta meningkatkan kestabilan bentang alam yang berperan penting dalam geo-strategi, geo-politik dan geo-ekonomi nasional.

Helmi pun menjelaskan ada tiga aspek yang paling tidak harus digarap agar program rehabilitasi mangrove dapat terlaksana dengan baik, pertama adalah pengelolaan terhadap aspek kawasan, yaitu menyelesaikan info terkait dengan lokasi lahan rehabilitasi ekosistim mangrove yang akan dikerjakan di seluruh Indonesia.

Keragaman lokasi dan karakteristik tempat rehabilitasi mangrove seperti di wilayah terabrasi, bekas-bekas lahan tambak, dan lain-lain termasuk wilayah perbatasan negara, harus didekati dengan mempertimbangkan aspek fisik, biologi, dan sosial yang sangat beragam tersebut.

Selanjutnya aspek kelembagaan, rehabilitasi mangrove ini harus dibuat sedemikian rupa bagaimana melibatkan masyarakat termasuk pada mengedepankan peran, serta masyarakat setempat yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung dari keberadaan ekosistem mangrove antara lain melalui pengembangan pariwisata, budidaya ikan tangkap dan lain sebagainya. Terakhir aspek teknologi, pendampingan, dan lain sebagainya, yaitu dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan hasil rehabilitasi mangrove.

Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM, Satyawan Pudyatmoko, melanjutkan jika secara garis besar target rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024 seluas 600.000 ha dapat diperinci sebagai berikut.

Pada tahun 2021 dilakukan pembentukan kondisi pemungkin yang mencakup penguatan basis perencanaan, koordinasi antar lembaga (Dirjen PDAS-RH, Dirjen KSDAE, Kepala Daerah, KPH, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat) dan penguatan organisasi kerja, inisiasi pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 29.500 ha.

Pada tahun 2022 direncanakan untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 228.200 ha, penguatan terhadap rintisan DMPM pada tahun 2021, dan pembentukan DMPM baru sebanyak 50 Desa. Pada tahun yang sama dilakukan upaya-upaya koordinasi untuk mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan.

Program pada tahun 2023 adalah rehabilitasi mangrove seluas 199.675 ha. Secara bersamaan akan dibentuk 50 DMPM baru, dan penguatan DMPM yang sudah ada, dan program integrasi rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan mulai dilakukan.

Program pada tahun 2024 adalah pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 142.625 ha, membentuk 50 DMPM baru, dan memperkuat DMPM yang sudah ada. Integrasi rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan telah tuntas dilaksanakan.

Selaras dengan hal tersebut Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Ditjen PDASRH KLHK, Saparis Soedarjanto menegaskan jika terdapat harmoni antara konservasi mangrove dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri maka tercipta green industrial park yang justru mampu memantapkan & meningkatkan kestabilan landscape pesisir.

Hal tersebut akan menciptakan kawasan pesisir sebagai kutub pertumbuhan (growth pole) yang bisa mendorong peningkatan ekonomi nasional dan mengedepankan pemberian akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. (gin)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button