Nasional

Kemnaker: Pengantar Kerja Berperan Sukseskan Sembilan Lompatan Besar

Kondisi itu, kata Suhartono, menjadi tantangan tidak hanya bagi Direktorat Bina Pengantar Kerja di Ditjen Binapenta dan PKK sebagai pembina pejabat fungsional pengantar kerja, tetapi juga bagi pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja di daerah.

Dia mengatakan kekhawatiran akan optimalisasi pelayanan penempatan di daerah menjadi fokus perhatian pihaknya untuk melakukan koordinasi lebih optimal dalam rangka memberikan pemahaman pentingnya peran dan fungsi pengantar kerja dalam pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Tidak hanya itu, katanya, pemerintah juga meluncurkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2022.

Melalui program JKP tersebut, tugas pengantar kerja akan semakin bertambah, terutama dalam memberikan layanan informasi pasar kerja serta melakukan bimbingan jabatan dalam bentuk penilaian diri dan konseling karier.

Suhartono menyoroti saat ini tidak semua disnaker, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki pejabat fungsional pengantar kerja. Sehingga pelayanan penempatan dilakukan oleh petugas antar kerja yang belum dibekali pengetahuan khusus tentang informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja.

“Kami sangat berharap dan mendorong saudara-saudara untuk segera membuka dan menyusun formasi bagi jabatan fungsional pengantar kerja di instansi masing- masing, mengingat semakin beratnya tugas pengantar kerja ke depannya,” demikian Suhartono. (mg3)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button