Nasional

Peneliti Apresiasi Pembatalan PPN Jasa Pendidikan

Sebaliknya sebanyak 1, 62 juta masyarakat di antaranya menganggur akibat COVID-19 dan sebanyak 1, 11 juta orang tidak bekerja karena pandemi.

Sebelumnya, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membenarkan Rancangan Undang- Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR dan akan disahkan menjadi UU.

“Proses yang panjang, deliberatif, diskursif, dan dinamis demi reformasi perpajakan dan Indonesia maju adil sejahtera,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam akun twitter resminya di Jakarta, Kamis (30/9).

Meski sedemikian itu, ia mengatakan RUU KUP saat ini bertukar nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bagi Yustinus, pemerintah dan DPR benar-benar mencermati dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah.

“Maka dari itu, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan lajak pertambahan nilai (PPN),” tegasnya. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button